Korkab dan TAPM Sosbud-Media Dialog dengan DPMD Karangasem

*Korkab dan TAPM Sosbud-Media Dialog dengan DPMD Karangasem, Bahas Desa Berkinerja Baik dan Pencegahan Stunting via e-HDW*

*KARANGASEM* - *Koordinator Kabupaten (Korkab) Kabupaten Karangasem* bersama *TAPM Bidang Sosial Budaya dan Media* melakukan dialog dengan *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karangasem*, Senin, 27 Juli 2026. 

Pertemuan berlangsung di Kantor DPMD Kabupaten Karangasem, Jl. Achmad Yani.

Dialog ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program *Desa Berkinerja Baik*. Salah satu pembahasan utama adalah penguatan *data sosial budaya* desa, khususnya terkait *upaya pencegahan stunting melalui pemanfaatan Aplikasi e-HDW* atau Elektronik Human Development Worker.

TAPM Bidang Sosbud dan Media menyampaikan pentingnya validitas data sosial budaya di tingkat desa, termasuk data keluarga berisiko stunting, pola asuh, sanitasi, dan akses layanan kesehatan. Data tersebut diinput dan dimonitor melalui aplikasi e-HDW agar dapat menjadi dasar perencanaan dan intervensi yang tepat sasaran.

DPMD Kabupaten Karangasem mengapresiasi peran TAPM dalam pendampingan pengisian dan pemutakhiran data e-HDW. "Data yang akurat di e-HDW akan memudahkan desa, kecamatan, dan kabupaten dalam merancang program pencegahan stunting yang efektif. Ini juga menjadi salah satu indikator penilaian desa berkinerja baik," jelas perwakilan DPMD.

Selain stunting, dialog juga membahas strategi publikasi kegiatan sosial budaya desa melalui media, pelestarian kearifan lokal, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

*Dalam mendukung percepatan Desa Berkinerja Baik, dalam waktu dekat DPMD akan memfasilitasi pertemuan lintas OPD untuk pembentukan Tim Verifikasi.* Tim ini bertugas melakukan verifikasi data dan capaian desa sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Dengan sinergi Korkab, TAPM Sosbud-Media, dan DPMD, diharapkan seluruh desa di Kabupaten Karangasem dapat meningkatkan kualitas data, mempercepat penurunan stunting, dan mewujudkan desa yang berkinerja baik secara menyeluruh.

TAPM 

Arta

👍 0 Suka

TAPM Kabupaten Karangasem Ikuti Dialog Kebijakan Integrasi PRB dan API untuk Memperkuat Pembangunan Desa Tangguh

**Klungkung, 28 Juli 2026** – Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Karangasem menghadiri **Dialog Kebijakan dan Diseminasi Hasil Kajian Kebijakan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API)** yang diselenggarakan oleh Yayasan IDEP Selaras Alam melalui Program Bali Mandala. Kegiatan berlangsung di **Taman Alit Event Space, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung**, pada Selasa (28/7/2026).

Dialog kebijakan ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat tata kelola pembangunan desa yang tangguh dan berkelanjutan melalui integrasi aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) ke dalam dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan desa. Kegiatan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pendamping desa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga mitra pembangunan yang memiliki perhatian terhadap isu kebencanaan dan perubahan iklim.

Acara diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan pembukaan yang meliputi doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Direktur Yayasan IDEP Selaras Alam, foto bersama, serta penyampaian tujuan dan alur kegiatan. Selanjutnya peserta mengikuti pemaparan hasil kajian kebijakan mengenai integrasi PRB, API, dan SDGs Desa yang memuat temuan utama serta rekomendasi kebijakan sebagai dasar penguatan pembangunan desa yang adaptif terhadap berbagai risiko.

Memasuki sesi dialog, peserta secara aktif memberikan tanggapan, masukan, dan klarifikasi terhadap hasil kajian. Diskusi berlangsung dinamis dengan menggali pengalaman, tantangan, serta praktik baik dari berbagai daerah guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Setelah itu, peserta bersama-sama menyusun rekomendasi kebijakan dan merumuskan rencana tindak lanjut melalui identifikasi langkah konkret, pembagian peran para pemangku kepentingan, serta peluang kolaborasi dalam mendukung integrasi PRB, API, dan SDGs di tingkat desa.

Perwakilan TAPM Kabupaten Karangasem I Komang Kutawaringin menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan dalam mewujudkan desa yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.

*"Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam perencanaan pembangunan desa bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Melalui dialog kebijakan ini, kami memperoleh berbagai masukan dan praktik baik yang dapat menjadi referensi dalam mendampingi pemerintah desa menyusun dokumen perencanaan yang lebih responsif, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat,"* ujar perwakilan TAPM Kabupaten Karangasem.

Keikutsertaan TAPM Kabupaten Karangasem dalam forum ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pendampingan kepada pemerintah desa dalam mengintegrasikan aspek kebencanaan dan perubahan iklim ke dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa, maupun kebijakan pembangunan lainnya. Dengan demikian, desa-desa di Kabupaten Karangasem diharapkan semakin siap menghadapi berbagai risiko bencana sekaligus mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim secara berkelanjutan.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian kesimpulan hasil dialog serta komitmen bersama seluruh peserta untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan desa yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di Bali.

👍 0 Suka

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penguatan Ketangguhan Bencana di Sektor Pariwisata Berbasis Komunitas Perkuat Sinergi para Pemangku Kepentingan

Karangasem, 27 Juli 2026 – Pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penguatan Ketangguhan Bencana di Sektor Pariwisata Berbasis Komunitas pada Senin (27/7/2026) di Jalan Taman Ujung, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Kegiatan yang merupakan bagian dari Activity Code 1.2.B Regular Meeting (Midterm Monitoring) ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Kabupaten Karangasem, BPBD Kabupaten Karangasem, perangkat daerah terkait, pemerintah desa, Tenaga Pendamping Profesional (TPP), perwakilan komunitas, serta mitra pembangunan yang terlibat dalam penguatan ketangguhan bencana di sektor pariwisata.

Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Karangasem. Dalam sambutannya, Kalak BPBD Karangasem menyampaikan bahwa Kabupaten Karangasem merupakan daerah yang memiliki potensi wisata sekaligus berada pada wilayah yang memiliki berbagai ancaman bencana, sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan mitra pembangunan untuk membangun destinasi wisata yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

"Ketangguhan bencana tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat, khususnya yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pariwisata, memiliki kapasitas dalam menghadapi potensi bencana sekaligus mampu menjaga keberlanjutan sektor pariwisata," ujarnya saat membuka kegiatan.

Rapat koordinasi dan evaluasi ini dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian program yang telah berjalan selama periode pelaksanaan, mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, serta menyusun langkah-langkah strategis sebagai tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas program. Dalam forum tersebut, peserta berdiskusi mengenai penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan praktik-praktik baik dalam pengurangan risiko bencana di kawasan pariwisata berbasis komunitas.

Melalui kegiatan ini, seluruh peserta juga menyamakan persepsi mengenai arah pelaksanaan program ke depan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu meningkatkan kesiapsiagaan desa-desa wisata terhadap berbagai potensi ancaman bencana.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan sesi pemaparan perkembangan program, diskusi, evaluasi bersama, serta penyusunan rekomendasi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program pada tahap berikutnya. Diharapkan hasil rapat koordinasi ini semakin memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan sektor pariwisata berbasis komunitas yang tangguh, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Karangasem.

👍 0 Suka

TPP Kabupaten Karangasem Lakukan pendampingan pemeringkatan BUMDesa

 

*TPP Kabupaten Karangasem Lakukan pendampingan Perbaikan Dokumen Pemeringkatan BUMDesa di BUMDesa Anugerah Wisesa Desa Dukuh*

*KUBU, KARANGASEM* -

Jumat ,24 Juli 2026 Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan pemeringkatan BUMDesa/BUMDesa Bersama, TPP Kabupaten Karangasem bersama tim pendamping kecamatan kubu melakukan kegiatan perbaikan dokumen di *BUMDesa Anugerah Wisesa, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu*,

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pemeringkatan BUMDesa tahun sebelumnya agar seluruh BUMDesa di Kabupaten Karangasem dapat memenuhi kriteria administrasi, kelembagaan, usaha, dan aset sesuai ketentuan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut *TAPM Kabupaten Karangasem I Putu Arta Negara*, *PD Kecamatan Kubu I Nengah Rumania*, *Made Purna Wisma*, *PLD Ni Luh Krisna Putri*, dan *I Nengah Suantara*. Kehadiran para pendamping ini untuk memberikan asistensi langsung kepada pengurus BUMDesa.

Berdasarkan hasil pendampingan, *seluruh BUMDesa di Kecamatan Kubu mengalami perbaikan dokumen*. Sebagian besar perbaikan difokuskan pada *jenis usaha* dan *aset permodalan* agar data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan standar pemeringkatan nasional.

"Kami mendorong BUMDesa melengkapi dokumen jenis usaha dan aset agar saat pemeringkatan nanti nilainya bisa naik. Ini penting untuk akses bantuan, kemitraan, dan pengembangan usaha ke depan," ujar salah satu TAPM Kabupaten Karangasem.

Pengurus BUMDesa Anugerah Wisesa menyambut baik kegiatan ini. Mereka berharap dengan perbaikan dokumen ini, BUMDesa di Kecamatan Kubu bisa naik peringkat dan perannya dalam menggerakkan ekonomi desa semakin kuat.

DPMD Kabupaten Karangasem menargetkan seluruh BUMDesa/BUMDesa Bersama menyelesaikan perbaikan dokumen sebelum proses pemeringkatan tahap berikutnya.

TAPM 

Arta

👍 0 Suka

Berita Pelaksanaan Cluster Revisi Data Pemeringkatan BUM Desa dan BUM Desa Bersama Kecamatan Selat

 

Selat, Karangasem – Kegiatan Cluster Revisi Data Pemeringkatan BUM Desa dan BUM Desa Bersama (BUM DesaMA) Kecamatan Selat telah dilaksanakan di BUM Desa Amertha Buana, Desa Amertha Buana, sebagai upaya percepatan penyelesaian revisi data dan pengajuan pemeringkatan BUM Desa Tahun 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus dari 5 BUM Desa, yaitu:

• BUM Desa Amertha Buana
• BUM Desa Peringsari
• BUM Desa Muncan
• BUM Desa Selat
• BUM Desa Sebudi

Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh BUM Desa yang hadir berhasil menyelesaikan proses revisi data pemeringkatan dan telah melakukan pengajuan pemeringkatan melalui aplikasi resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada laman https://bumdes.kemendesa.go.id/pemeringkatan/.

Sementara itu, terdapat 3 BUM Desa yang berhalangan hadir pada kegiatan tersebut. Untuk memastikan seluruh BUM Desa di Kecamatan Selat dapat menyelesaikan kewajibannya, proses pendampingan tetap dilakukan secara intensif melalui Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Selat, serta dimonitor langsung oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Karangasem.

Sebagai bentuk komitmen percepatan penyelesaian pemeringkatan, tim pendamping juga melaksanakan fasilitasi secara langsung dengan mengunjungi desa-desa maupun melakukan pendampingan di tingkat kecamatan bagi BUM Desa yang belum menyelesaikan revisi data.

Hingga informasi ini disampaikan, masih terdapat 3 BUM Desa di Kecamatan Selat yang belum menyelesaikan revisi data pemeringkatan. Diharapkan kedua BUM Desa tersebut dapat segera menuntaskan proses revisi dan melakukan pengajuan pemeringkatan sehingga seluruh BUM Desa di Kecamatan Selat dapat terdata dan mengikuti proses pemeringkatan secara lengkap sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

👍 0 Suka

Rapat Koordinasi Forum BUM Desa Kabupaten Karangasem Perkuat Sinergi Validasi Data Pemeringkatan BUM Desa

Karangasem – Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Nomor B-793/PEI.01.01/VII/2026 tanggal 16 Juli 2026 tentang Pemberitahuan dan Sosialisasi Validasi Data Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Ketua dan Pengurus Forum BUM Desa se-Kabupaten Karangasem, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Karangasem, Pendamping Desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karangasem, serta Kasi Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Karangasem.

Rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan validasi data pemeringkatan BUM Desa. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa data yang telah diinput oleh BUM Desa benar-benar lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan sebelum ditetapkan sebagai hasil akhir pemeringkatan.

Dalam arahannya, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Karangasem menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pendamping desa, Forum BUM Desa, dan pengurus BUM Desa agar proses validasi dapat berjalan tepat waktu dan menghasilkan data yang berkualitas. Data yang valid diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi desa sekaligus meningkatkan daya saing BUM Desa di Kabupaten Karangasem.

TAPM Kabupaten Karangasem bersama Pendamping Desa juga menyampaikan mekanisme pelaksanaan validasi sesuai arahan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, termasuk pendampingan kepada Direktur BUM Desa dalam melakukan klarifikasi data selama masa validasi yang dijadwalkan pada 17–26 Juli 2026 (Tahap I) dan 28–31 Juli 2026 (Tahap II).

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh peserta berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan pendampingan kepada setiap BUM Desa di Kabupaten Karangasem sehingga proses validasi data pemeringkatan dapat terlaksana secara optimal. Diharapkan hasil pemeringkatan nantinya mampu menggambarkan kondisi dan kinerja BUM Desa secara objektif serta menjadi motivasi bagi BUM Desa untuk terus meningkatkan tata kelola, pelayanan, dan kontribusinya terhadap perekonomian desa.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan penyamaan langkah teknis antara Forum BUM Desa, DPMD, TAPM, serta Pendamping Desa guna memastikan seluruh tahapan validasi dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

👍 0 Suka

Sosialisasi perbub 9 tahun 2026 transaksi non tunai

 

*DPMD Karangasem Gelar Sosialisasi Transaksi Non Tunai Sesuai Perbub No. 9 Tahun 2026*

*KARANGASEM* - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karangasem menggelar sosialisasi implementasi transaksi non tunai di lingkungan pemerintahan desa, sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 9 Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula DPMD Kabupaten Karangasem, Rabu.

Sosialisasi ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi tata kelola keuangan desa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut *Kepala Dinas DPMD Kabupaten Karangasem beserta jajarannya*. Hadir pula perwakilan dari *Inspektorat Kabupaten Karangasem*, *BPKAD Kabupaten Karangasem*, para *TAPM Kabupaten Karangasem*, serta *perwakilan desa dari masing-masing kecamatan* se-Kabupaten Karangasem.

Dalam sambutannya, Kadis DPMD Kabupaten Karangasem menyampaikan bahwa Perbub No. 9 Tahun 2026 mewajibkan seluruh transaksi keuangan desa dilakukan secara non tunai melalui rekening kas desa. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerintahan desa yang modern dan akuntabel.

"Dengan transaksi non tunai, semua aliran dana desa akan tercatat dengan jelas. Ini memudahkan pengawasan dari Inspektorat, BPKAD, dan TAPM, sekaligus memberikan rasa aman bagi perangkat desa," ujarnya.

Perwakilan dari Inspektorat dan BPKAD Karangasem pada kesempatan itu juga memberikan materi terkait mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan berbasis digital. Sementara TAPM bertugas mendampingi desa dalam proses transisi menuju sistem pembayaran non tunai.

Para perwakilan desa menyambut baik kebijakan ini. Mereka berharap ada pendampingan teknis lanjutan agar implementasi di tingkat desa berjalan lancar, terutama terkait penggunaan aplikasi dan akses perbankan.

Dengan adanya sosialisasi ini, DPMD Karangasem menargetkan seluruh desa di Kabupaten Karangasem dapat menerapkan transaksi non tunai secara penuh sebelum akhir tahun 2026.

---TAPM

ARTA

👍 0 Suka

Koordinasi Penyusunan RKP Desa Tahun 2027

*Rakor Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan RKP Desa Tahun 2027 di Kecamatan Abang*

*ABANG* – Pemerintah Kecamatan Abang menggelar Rapat Koordinasi Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada *Hari Senin, 13 Juli 2026* bertempat di *Aula Kantor Camat Abang*.

Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah desa dalam menyusun RKP Desa 2027 yang berkualitas, partisipatif, dan selaras dengan program prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut *Bapak Camat Abang, BPK. Santa, http://S.Sos, MAP*, beserta jajaran Kecamatan Abang. Hadir pula *TAPM I Putu Arta Negara*, *PD Agus Juniantara*, serta *PLD se-Kecamatan Abang*.

Dalam sambutannya, Camat Abang BPK. Santa, http://S.Sos, MAP menekankan pentingnya RKP Desa sebagai dasar penyusunan APBDes.  

"RKP Desa 2027 harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Prioritaskan program kesehatan, stunting, kemiskinan ekstrem, dan penguatan BUMDesa. Peran TAPM, PD, dan PLD sangat vital dalam mengawal proses ini sampai ke tingkat desa," ujarnya.

Pada sesi asistensi, *TAPM I Putu Arta Negara* memaparkan teknis penyusunan RKP Desa dengan pendekatan SDGs Desa dan integrasi program lintas sektor. Beliau juga menekankan pentingnya data profil desa yang valid sebagai dasar perencanaan.

Sementara itu *PD Agus Juniantara* menyampaikan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa. Para *PLD* juga diberi ruang untuk menyampaikan kendala di lapangan serta strategi pendampingan agar seluruh desa di Kecamatan Abang dapat menyelesaikan RKP tepat waktu.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan pendampingan kelompok per desa. Diharapkan melalui rakor ini, seluruh desa di Kecamatan Abang mampu menyusun RKP Desa 2027 secara tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel.

*Abang, 13 Juli 2026*  

*[Arta]*  

*TAPM 

👍 0 Suka