Workshop Pendampingan Penyusunan Penganggaran PRB-API di Tingkat Desa Digelar di Amed, Karangasem

 Amed, Karangasem – 15 September 2026 — A-PAD Indonesia melaksanakan kegiatan Workshop Pendampingan Penyusunan Penganggaran Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (PRB-API) di Tingkat Desa yang bertempat di Seamount Hotel, Amed, Karangasem, 

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengembangan Kesiapsiagaan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Desa Wisata yang dilaksanakan A-PAD Indonesia pada tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari workshop sebelumnya yang telah dilaksanakan pada bulan Maret dan Juli 2026 untuk mengintegrasikan kegiatan PRB-API ke dalam dokumen perencanaan desa, khususnya RPJMDes dan RKPDes.

Workshop dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun alokasi pendanaan PRB-API sekaligus mengidentifikasi berbagai sumber pendanaan yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di tingkat desa.

Kegiatan diikuti oleh 39 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan, antara lain Bappeda, BPBD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. Peserta juga berasal dari Kecamatan Kubu dan Abang serta Pemerintah Desa Tulamben, Desa Kubu, dan Desa Purwakerti, termasuk unsur BPD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Bendesa Adat, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

Dalam pelaksanaannya, workshop menghadirkan narasumber dan tim pendukung dari BPBD Kabupaten Karangasem, DPMD Kabupaten Karangasem, Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Karangasem, FPRB Bali, serta Tim A-PAD Indonesia.

Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta sambutan dari A-PAD Indonesia dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karangasem. Setelah itu, peserta mendapatkan materi mengenai teknis penyusunan dana desa, kode rekening dan sumber pendanaan yang disampaikan oleh DPMD Kabupaten Karangasem.

Selanjutnya, peserta mengikuti sesi diskusi untuk mengidentifikasi potensi sumber pendanaan di luar pendanaan desa, kemudian dilanjutkan dengan praktik penyusunan RAPBDes mengenai PRB-API. Sesi tersebut difasilitasi oleh fasilitator dan co-fasilitator dengan melibatkan peserta dari masing-masing desa.

Pada sesi berikutnya, masing-masing desa mempresentasikan hasil penyusunan RAPBDes mengenai PRB-API untuk mendapatkan tanggapan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Sesi ini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran bersama sekaligus memberikan ruang bagi peserta untuk mendiskusikan rancangan penganggaran yang telah disusun.

Melalui kegiatan ini diharapkan tersusun draft RAPBDes yang mendukung pelaksanaan kegiatan PRB-API, termasuk identifikasi sumber pendanaan yang dapat digunakan. Selain itu, kegiatan ditargetkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya memperoleh alokasi pendanaan dari pemerintah daerah.

Workshop ditutup dengan pelaksanaan post survey dan administrasi peserta. Kegiatan berlangsung sesuai agenda yang telah ditetapkan, mulai pukul 08.30 hingga 15.30 WITA di Seamount Hotel, Amed, Karangasem.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping desa, forum pengurangan risiko bencana, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang turut memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

👍 0 Suka

TAPM Kabupaten Karangasem Ikuti Dialog Kebijakan Integrasi PRB dan API untuk Memperkuat Pembangunan Desa Tangguh

**Klungkung, 28 Juli 2026** – Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Karangasem menghadiri **Dialog Kebijakan dan Diseminasi Hasil Kajian Kebijakan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API)** yang diselenggarakan oleh Yayasan IDEP Selaras Alam melalui Program Bali Mandala. Kegiatan berlangsung di **Taman Alit Event Space, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung**, pada Selasa (28/7/2026).

Dialog kebijakan ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat tata kelola pembangunan desa yang tangguh dan berkelanjutan melalui integrasi aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) ke dalam dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan desa. Kegiatan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pendamping desa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga mitra pembangunan yang memiliki perhatian terhadap isu kebencanaan dan perubahan iklim.

Acara diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan pembukaan yang meliputi doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Direktur Yayasan IDEP Selaras Alam, foto bersama, serta penyampaian tujuan dan alur kegiatan. Selanjutnya peserta mengikuti pemaparan hasil kajian kebijakan mengenai integrasi PRB, API, dan SDGs Desa yang memuat temuan utama serta rekomendasi kebijakan sebagai dasar penguatan pembangunan desa yang adaptif terhadap berbagai risiko.

Memasuki sesi dialog, peserta secara aktif memberikan tanggapan, masukan, dan klarifikasi terhadap hasil kajian. Diskusi berlangsung dinamis dengan menggali pengalaman, tantangan, serta praktik baik dari berbagai daerah guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Setelah itu, peserta bersama-sama menyusun rekomendasi kebijakan dan merumuskan rencana tindak lanjut melalui identifikasi langkah konkret, pembagian peran para pemangku kepentingan, serta peluang kolaborasi dalam mendukung integrasi PRB, API, dan SDGs di tingkat desa.

Perwakilan TAPM Kabupaten Karangasem I Komang Kutawaringin menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan dalam mewujudkan desa yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.

*"Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam perencanaan pembangunan desa bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Melalui dialog kebijakan ini, kami memperoleh berbagai masukan dan praktik baik yang dapat menjadi referensi dalam mendampingi pemerintah desa menyusun dokumen perencanaan yang lebih responsif, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat,"* ujar perwakilan TAPM Kabupaten Karangasem.

Keikutsertaan TAPM Kabupaten Karangasem dalam forum ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pendampingan kepada pemerintah desa dalam mengintegrasikan aspek kebencanaan dan perubahan iklim ke dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa, maupun kebijakan pembangunan lainnya. Dengan demikian, desa-desa di Kabupaten Karangasem diharapkan semakin siap menghadapi berbagai risiko bencana sekaligus mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim secara berkelanjutan.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian kesimpulan hasil dialog serta komitmen bersama seluruh peserta untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan desa yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di Bali.

👍 0 Suka

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penguatan Ketangguhan Bencana di Sektor Pariwisata Berbasis Komunitas Perkuat Sinergi para Pemangku Kepentingan

Karangasem, 27 Juli 2026 – Pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penguatan Ketangguhan Bencana di Sektor Pariwisata Berbasis Komunitas pada Senin (27/7/2026) di Jalan Taman Ujung, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Kegiatan yang merupakan bagian dari Activity Code 1.2.B Regular Meeting (Midterm Monitoring) ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Kabupaten Karangasem, BPBD Kabupaten Karangasem, perangkat daerah terkait, pemerintah desa, Tenaga Pendamping Profesional (TPP), perwakilan komunitas, serta mitra pembangunan yang terlibat dalam penguatan ketangguhan bencana di sektor pariwisata.

Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Karangasem. Dalam sambutannya, Kalak BPBD Karangasem menyampaikan bahwa Kabupaten Karangasem merupakan daerah yang memiliki potensi wisata sekaligus berada pada wilayah yang memiliki berbagai ancaman bencana, sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan mitra pembangunan untuk membangun destinasi wisata yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

"Ketangguhan bencana tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat, khususnya yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pariwisata, memiliki kapasitas dalam menghadapi potensi bencana sekaligus mampu menjaga keberlanjutan sektor pariwisata," ujarnya saat membuka kegiatan.

Rapat koordinasi dan evaluasi ini dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian program yang telah berjalan selama periode pelaksanaan, mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, serta menyusun langkah-langkah strategis sebagai tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas program. Dalam forum tersebut, peserta berdiskusi mengenai penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan praktik-praktik baik dalam pengurangan risiko bencana di kawasan pariwisata berbasis komunitas.

Melalui kegiatan ini, seluruh peserta juga menyamakan persepsi mengenai arah pelaksanaan program ke depan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu meningkatkan kesiapsiagaan desa-desa wisata terhadap berbagai potensi ancaman bencana.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan sesi pemaparan perkembangan program, diskusi, evaluasi bersama, serta penyusunan rekomendasi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program pada tahap berikutnya. Diharapkan hasil rapat koordinasi ini semakin memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan sektor pariwisata berbasis komunitas yang tangguh, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Karangasem.

👍 0 Suka

Lokakarya Penyelarasan RPJMDes dan RKPDes Perkuat Ketahanan Iklim Desa di Karangasem

 Karangasem, 26 Mei 2026 – Asia Pacific Alliance for Disaster Management (A-PAD) Indonesia bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Karangasem menyelenggarakan Lokakarya Penyelarasan Manajemen Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan RPJMDes dan RKPDes pada tanggal 25–26 Mei 2026 di Puri Madha Dive Resort, Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta Tenaga Pendamping Profesional dari Kabupaten Karangasem. Lokakarya bertujuan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan aspek Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (PRB-API) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.

Pada hari kedua kegiatan, I Komang Kutawaringin selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Karangasem hadir sebagai narasumber dengan materi “Peluang dan Konvergensi Penggunaan Dana Desa untuk Penanggulangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (PRB-API)”. Materi tersebut menjelaskan berbagai peluang pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung ketahanan iklim, mitigasi bencana, serta penguatan kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi ancaman bencana dan dampak perubahan iklim.

Melalui diskusi dan penyelarasan dokumen perencanaan desa, peserta diajak mengidentifikasi program dan kegiatan yang dapat diintegrasikan ke dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Hasil kegiatan diharapkan dapat menjadi dasar bagi desa dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tangguh terhadap risiko bencana serta mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan desa yang aman, tangguh, dan berkelanjutan di Kabupaten Karangasem.

👍 0 Suka

Lokakarya Uji Publik dan Integrasi Dokumen Strategis PRB-API Desa Laba Sari Digelar

 Laba Sari, Karangasem, 21 Mei 2026 – Dalam upaya memperkuat pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di tingkat desa, dilaksanakan Lokakarya Uji Publik dan Integrasi Dokumen Strategis Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (PRB-API) ke dalam dokumen perencanaan Desa Laba Sari melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Kegiatan berlangsung pada Kamis (21/5/2026) di Kantor Desa Laba Sari.

Lokakarya ini merupakan bagian dari proses konvergensi PRB-API ke dalam dokumen perencanaan desa guna meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana dan dampak perubahan iklim. Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan memberikan masukan, saran, dan penyempurnaan terhadap dokumen strategis PRB-API Desa Laba Sari.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan BPBD Kabupaten Karangasem, TAPM Kabupaten Karangasem, Satgas Kencana Kecamatan Abang, Pendamping Desa Kecamatan Abang, Pendamping Lokal Desa Laba Sari, Koordinator Program Siap Siaga Provinsi Bali, serta Yayasan IDEP Selaras Alam sebagai fasilitator kegiatan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dokumen strategis PRB-API dapat terintegrasi secara efektif ke dalam perencanaan pembangunan desa sehingga mendukung terwujudnya Desa Laba Sari yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan.

👍 0 Suka

Lokakarya PKD dan Penyusunan RPB Desa Dorong Ketangguhan Labasari dan Nawakerti

 

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan desa terhadap ancaman bencana dan dampak perubahan iklim, Desa Labasari dan Desa Nawakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, mengikuti Lokakarya Penguatan Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 13–15 Januari 2026, bertempat di Hotel Seamount Karangasem, ini merupakan bagian dari Program Bali Mandala 2026 yang dilaksanakan oleh Yayasan IDEP Selaras Alam dengan dukungan SIAP SIAGA.

Lokakarya ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari perwakilan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa dan Kabupaten, relawan desa, BPBD Kabupaten Karangasem, perangkat daerah terkait, serta Pendamping Desa dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kehadiran Pendamping Desa P3MD berperan penting dalam memastikan hasil penilaian ketangguhan desa dan dokumen RPB Desa dapat selaras serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan desa, seperti RPJM Desa dan RKP Desa, sehingga dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Pada hari pertama, peserta melakukan penguatan Penilaian Ketangguhan Desa melalui pengisian instrumen PKD BNPB berbasis pentahelix secara partisipatif. Selanjutnya, pada hari kedua dan ketiga, peserta menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa yang terintegrasi dengan strategi adaptasi perubahan iklim sesuai dengan kondisi dan potensi lokal desa.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat serta pemanfaatan konsep permaculture dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Melalui lokakarya ini, Desa Labasari dan Desa Nawakerti diharapkan memiliki dokumen RPB Desa yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan desa serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan Pendamping Desa dalam mewujudkan desa yang tangguh, aman, dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.

👍 0 Suka

Langkah Desa di Tengah-tengah Bencana Erupsi Gunung Agung

Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan Desa sebagai kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

Dipandang dari sisi hukum Desa memiliki kedaulatan serta kewenangan untuk menentukan arah pembangunan Desa melalui musyawarah Desa. Segala arah kebijakan pembangunan Desa yang bersumber dari pendapatan Desa yaitu dana Desa digunakan sesuai prioritas desa dengan diatur ebih lanjut kedalam peraturan mentri Desa sehingga menjadi tepat guna dan tepat sasaran.

Dalam posisi normal proses dari perncanaan Desa di dahului dengan musyawarah dusun dan mengakomodir usulan dari masyarakat. Namun tentunya kondisi ini sangat beda tak kala daerah tersebut terjadi bencana alam sehingga pelaksanaan proses maupun pembangunan menjadi terhambat.

Hal ini terjadi dikabupaten Karangasem yang terlanda bencana erupsi Gunung Agung terhitung pada bulan September hingga kini. Kecamatan yang berdekatan dengan Gunung Agung ialah Kecamatan Rendang dengan 6 desa yaitu Desa Pempatan, Desa Besakih, Desa Menanga, Desa Rendang, Desa Nongan dan Desa Pesaban. Kecamatan Rendang Desa yang masuk zona KRB ialah 3 Desa yaitu Desa Pempatan, Desa Besakih dan Desa Menanga.

Data sementara yang dihimpun Kecamatan Rendang ada 7216 jiwa yang mengungsi tersebar di beberapa 45 titik pengungsian. Berdasarkan data dilapangan ada 651 katagori lansia, 564 katagori balita, 23 katagori difabel, 574 berstatus sekola SD, 124 berstatus TK, 267 berstatus SMP dan 167 berstatus SMA. Melihat hal tersebut tentunya Desa harus melakukan strategi yang tepat dalam pemanfaatan dana desa guna memberdayakan pengusi tersebut.

Meransang partipasi masyarakat yang mengungsi dalam perencanaan pembangunan desa sangat diperlukan guna mendapatkan sebuah langkah yang akan dilaksanakan guna memperdayakan masyarakat selama dipengungsian. Pola kerjasama desa yang masyarkatnya mengungsi dengan desa penerima pengungsian menjadi hal yang penting sebagai landasan hokum dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Apabila dengan kerjasama desa ini desa dapat melakukan aktifitas pemberdayaan di desa penerima pengungsi.

Melihat data data jumalah yang besar ialah balita tentunya ini dapat dilakukan kegiatan posyandu guna menjamin keberlangsungan hidup dan jaminan asupan gizi bagi balita. Katagori lansia dapat dilakukan strategi pemberdayaan yang meminimalkan gerak dan dapat dilakukan ditempat mereka diam seperti misalnya menganyam dan olahraga lansia. Selanjutnya melakukan pembinaan keterampilan sehingga menjadi bekal bagi pengungsi dalam melakukan aktifitas dipengungsian.

Hal ini tentunya harus di pikirkan oleh pemerintahan Desa guna membangkitkan roda perekonomian masyarakat mengungsi agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. BUMDES sebagai garda depan dalam penggerak ekonomi tentunya harus diberikan support penuh oleh desa sehingga mampu mendukung dalam pemberdayaan ini.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penambahan modal BUMDES serta pengembangan usaha BUMDES. Ini tidak hanya berbicara hitungan bulanan tapi bisa tahunan, tentunya pemanfaatan dana desa yang benar dalam pemberdayaan pengungsi dapat meminimalkan permasalhan sosial akibat erupsi gunung agung. Peran serta masyarakta dalam pengawasan pengunaan dana desa sangatlah diperlukan untuk memastika pengunaan dana desa mampu memberi dampak positif kepada desa yang terdampa erupsi gunung agung.

Penulis : Kutawaringin

👍 0 Suka